Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Tentang Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Di Kecamatan Jogorogo

Authors

  • Amandha Dwi Cahya Universitas Teknologi Digital Bandung
  • Meilani Purwanti Universitas Teknologi Digital Bandung

DOI:

https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1308

Keywords:

Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, Pemahaman Wajib Pajak

Abstract

Permasalahan pada penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Jogorogo Tentang adanya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM di Kecamatan Jogorogo. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskripptif kualitatif dimana sumber data penelitian ini berdasarkan hasil wawancara langsung kepada 15 pelaku UMKM di Kecamatan Jogorogo. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman para pelaku umkm terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di Kecamatan Jogorogo masih sangat rendah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cahyani, L. P. G., dan Noviari, N. 2019. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. E-Jurnal Akuntansi, 26, 1885.

Fitria. A. 2020.Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang kewajiban perpajakan UMKM di Kecamatan Delitua. universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Hapsari, A. dan Kholis, N. 2020. Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 4(1): 56–67.

Harun, I., Diana, N., dan Mawardi, C. M. 2019. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 bagi UMKM di Kota Malang. E-Jra 08(10): 1–13.

Hartadi. G. 2019. Pemahaman Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap penerapan peraturan pemerintah no.23 tahun 2018 tentang penurunan tarif pajak penghasilan. Jurnal ilmu dan riset akuntansi,8(9)

Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Andi. Yogyakarta.

Ningsih,S.S., Saragih, 2020. Pemahaman Wajibpajak pelaku umkm mengenai peraturan pemerintah terntang PP No.23 tahun 2018 tentang ketentuan pakal UMKM. Jurnal riset akuntansi dan bisnis,20(1),38-44

Peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. 12 juli 2013 lembaran negara republik Indonesia tahun 2013 no 106.

Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. 8 juni 2018.

Detikdinance.com. (2020, 13 Juli ). Bu Sri Mulyani, Banyak Pelaku UMKM Masih Bingung soal Pajak. Diakses pada 06 Juni 2023 mailto:https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5091309/bu-sri-mulyani-banyak-pelaku-umkm-masih-bingung-soal-pajak

Kompas.com. (2021, 16 September). Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah. Diakses pada 06 Juni 2023 mailto:https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah

TI Berita.com. (2021, 26 Maret). Ngawi Punya 80 Ribu UMKM, Ini Upaya UM Mengenalkan Produk Lokal. Diakses Pada 19 November 2022 mailto:https://jatim.times.co.id/news/berita/vu235wxeqe/ngawi-punya-80-ribu-umkm-ini-upaya-dinkop-um-mengenalkan-produk-lokal

Downloads

Published

2023-08-01

Issue

Vol. 9 No. 4 (2023): Agustus 2023

Section

Articles

License

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

1. Copyright Retention and Open Access License

Authors retain copyright of their work and grant the journal non-exclusive right of first publication under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

This license allows unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

2. Rights Granted Under CC BY 4.0

Under this license, readers are free to:

  • Share — copy and redistribute the material in any medium or format
  • Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, including commercial use
  • No additional restrictions — the licensor cannot revoke these freedoms as long as license terms are followed

3. Attribution Requirements

All uses must include:

  • Proper citation of the original work
  • Link to the Creative Commons license
  • Indication if changes were made to the original work
  • No suggestion that the licensor endorses the user or their use

4. Additional Distribution Rights

Authors may:

  • Deposit the published version in institutional repositories
  • Share through academic social networks
  • Include in books, monographs, or other publications
  • Post on personal or institutional websites

Requirement: All additional distributions must maintain the CC BY 4.0 license and proper attribution.

5. Self-Archiving and Pre-Print Sharing

Authors are encouraged to:

  • Share pre-prints and post-prints online
  • Deposit in subject-specific repositories (e.g., arXiv, bioRxiv)
  • Engage in scholarly communication throughout the publication process

6. Open Access Commitment

This journal provides immediate open access to all content, supporting the global exchange of knowledge without financial, legal, or technical barriers.

How to Cite

Cahya, A. D., & Meilani Purwanti. (2023). Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Tentang Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Di Kecamatan Jogorogo. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9(4), 1276-1283. https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1308

Most read articles by the same author(s)