Main Content
Open Access Articles

Rekonstruksi Hukum Pengawasan Dana Desa: Upaya Preventif Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Negara

Main Article Content

  • Widianingrum Widianingrum1*
  • Khofifah Hasanah Pane2
  • Kaharuddin Kaharuddin3

Article Sidebar

Abstract

Pembangunan nasional dalam era desentralisasi menempatkan desa sebagai subjek utama untuk pemerataan kesejahteraan melalui alokasi Dana Desa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Signifikannya jumlah anggaran Dana Desa menciptakan paradoks pembangunan berupa meningkatnya risiko penyalahgunaan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan dana desa, fungsi dan penyelenggaraan pengawasan dana desa oleh instansi pemerintah pusat dan daerah, dan rekonstruksi pengawasan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan keuangan negara. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif sistematis untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa merupakan manifestasi desentralisasi fiskal yang memberikan otonomi kepada desa, namun statusnya tetap merupakan bagian integral APBN yang wajib tunduk pada prinsip akuntabilitas dan transparansi hukum keuangan negara. Penyelenggaraan pengawasan saat ini masih didominasi oleh pendekatan eksternal-represif yang bersifat reaktif dan cenderung formalistik, sehingga kurang efektif dalam mendeteksi penyimpangan secara dini. Diperlukan rekonstruksi hukum pengawasan melalui model preventif yang mencakup penguatan regulasi, digitalisasi sistem informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, multi level government, serta mengedepankan pemulihan kerugian keuangan negara guna mencegah penyalahgunaan keuangan negara secara sistemik.

Article Details

How to Cite

Citation Format
Widianingrum, W., Hasanah Pane, K., & Kaharuddin, K. (2026). Rekonstruksi Hukum Pengawasan Dana Desa: Upaya Preventif Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Negara. LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren, 4(2), 1725-1739. https://doi.org/10.35870/ljit.v4i2.8964

References

29 References
  • Atmawinata, A. S. (2022). Politik hukum desentralisasi fiskal dalam mewujudkan desa mandiri. Jurnal Hukum Keuangan Negara, 5(1), 45–62. https://doi.org/10.31092/jhkn.v5i1.123
  • Bili, M., Yohanes, S., & Lamataro, C. W. T. (2024). Penggunaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jurnal Hukum Bisnis, 13(4). https://doi.org/10.47701/jhb.v13i4.4182
  • Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester. BPK RI. https://www.bpk.go.id
  • Fadillah, M., Sugiharti, D. K., & Singadimedja, H. N. (2022). Implikasi hukum putusan Mahkamah Agung yang menyatakan kontrak karya sebagai lex specialis dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap keuangan daerah. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 6(1), 525–537. https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19632
  • Flambonita, S., Novianti, V., Samawati, P., Febriansyah, A., & Apriyani, L. (2022). Pengelolaan keuangan desa berbasis pertanggungjawaban kepala desa. Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, 2(1), 87–93. https://doi.org/10.52436/1.jpmi.545
  • Friedman, L. M. (2021). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.
  • Karepowan, A. A. C. (2021). Pengaturan hukum keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lex Administratum, 9(3), 112–121.
  • Kasmayanti, K., Puspita, R. D., & Hasnita, N. (2026). Analisis tren korupsi pengelolaan keuangan dana pemerintah desa. MANABIS: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 5(2), 242–248. https://doi.org/10.54259/manabis.v5i2.4189
  • Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). APBN kita: Kinerja dan fakta. https://www.kemenkeu.go.id
  • Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). APBN kita. https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita
  • Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Laporan tahunan pencegahan korupsi sektor desa. KPK RI. https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan
  • Marzuki, P. M. (2022). Penelitian hukum (Ed. rev.). Kencana.
  • Nurhayati, S. (2024). Digitalization of village financial reporting: Opportunities and challenges. International Journal of Rural Development, 12(3), 442–460. https://doi.org/10.1080/09718923.2024.1234567
  • Purba, A. R. (2023). Pelaksanaan pengelolaan bantuan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jurnal Metadata, 6(1), 15–30. https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.231
  • Rahayu, S. (2023). Audit performance and village fund corruption: A systematic literature review. International Journal of Rural Development, 12(3), 442–460. https://doi.org/10.1080/09718923.2023.9876543
  • Ramadhani, F. A., Somantri, N., Sartika, I., & Putra, M. A. (2025). Analisis hukum keuangan negara terhadap efektivitas implementasi APBN. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 7(1), 45–58. https://doi.org/10.31004/jhkp.v7i1.8901
  • Saputra, D. (2023). Demokrasi desa dan tantangan korupsi lokal. Pustaka Utama.
  • Setiawan, B. (2024). Antinomi norma pengelolaan Dana Desa antara otonomi dan akuntabilitas. Jurnal Legislasi Indonesia, 21(1), 12–28. https://doi.org/10.54629/jli.v21i1.1042
  • Simanjuntak, J. (2025). Hukum keuangan negara: Teori dan praktik pengawasan dana publik. Rajawali Press.
  • Syahrul, M. (2022). Efektivitas APIP dalam pengawasan Dana Desa: Tantangan dan harapan. Jurnal Integritas KPK, 8(1), 101–115. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.912
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2024). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77.
  • United Nations Development Programme. (2022). Digital governance and anti-corruption strategies. UNDP.
  • United Nations Development Programme. (2024). Governance and transparency in rural funding: The Indonesia case study. https://www.undp.org/indonesia/publications/village-governance
  • World Bank. (2022). Village governance in Indonesia: Enhancing accountability and service delivery. World Bank Group.
  • World Bank. (2023). Strengthening village public financial management in Indonesia. International Bank for Reconstruction and Development.
  • Yasin, B., & Mangar, I. (2024). Evaluasi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan daerah. Jurnal Hukum Sasana, 12(1), 78–92. https://doi.org/10.31599/sasana.v12i1.2341

Author Biographies

Widianingrum Widianingrum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

Khofifah Hasanah Pane, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

Kaharuddin Kaharuddin, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

Downloads

OJS UsageStats Plugin
Download data is not yet available.
Contrimetric

Recommended Articles

Journal Transparency

Additional Information

Learn more about how this journal ensures quality, ethics, and transparency.