Abstract
Sistem kekuasaan di Buton bisa dikatakan menarik karena konsep kekuasaan tidak mirip dengan konsep kekuasaan di kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Sultan tidak diwariskan berdasarkan keturunan saja, tetapi dipilih oleh Siolimbona, yaitu dewan yang terdiri dari sembilan penguasa dan penjaga adat Buton. Selain itu, kesultanan ini memiliki konstitusi sendiri, lengkap dengan badan-badan yang bertindak sebagai legislatif, yudikatif dan eksekutif. Band-band yang dimaksud adalah Sara Pangka (eksekutif), Sara Gau (legislatif), dan Sara Bitara (Yudikatif). Hukum di Kesultanan Buton disebut Murtabat Tujuh, yang diresmikan oleh Sultan La Elangi (1597-1631) dan digunakan sampai kesultanan dihapuskan. Uniknya, hukum di Kesultanan Buton diberlakukan untuk semua orang, tidak hanya rakyat jelata tetapi juga pejabat istana atau bahkan sultan. Terbukti bahwa selama empat abad keberadaannya, 12 sultan Buton dihukum karena melanggar hukum. Kesultanan Buton juga memegang lima filosofi kehidupan, yaitu agama (Islam), Sara (pemerintahan), Lipu (negara), Karo (pribadi/orang), dan Arataa (properti).
Keywords
Article Details
How to Cite
Citation FormatReferences
11 References- Fitriani, A., Siregar, I., & Ramli, S. (2022). Peran Sultan Malikussaleh Dalam Perkembangan Kerajaan Samudra Pasai 1297-1326m. 1–12.
- Hasaruddin. (2020). Pergolakan Kaum Bangsawan Terhadap Kesulatanan Buton Pada Abad XIX. 1–18.
- Hazim Kudus, & Ali Arham. (2005). Pedoman Masyarat Tentang Adat Istiadat Dalam Pemerintah Kesultanan Buton. Taman Budaya Sulawesi Tenggara.
- La Ode Alirman. (2024). Martabat Tujuh Versi Pemerintahan Kesultanan Buton Yang Disusun Pada Masa Pemerintahan Sultan Dayanu Ikhsanuddin [Personal communication].
- Mansyur, M. (2023). Peran Dan Fungsi Perangkat / Pejabat Kesultanan Buton Pada Abad Ke-20. 1.
- Mujabuddawat, M. A. (2016). Kejayaan Kesultanan Buton Abad Ke-17 & 18 dalam Tinjauan Arkeologi Ekologi. Kapata Arkeologi, 11(1), 21.
- Munjid. (1986). Bab 2, Gelar Sultan. 1–25.
- Rasyidi, G. (2019). Pola Komunikasi Antar Strata Dalam Lembaga Sara Kidina Di Buton, Kota Baubau. Jurnal Ilmu Komunikasi.
- Razaq, A. R. (2022). Kesultanan Islam Buton (Tinjauan Historis).
- Yunus, A. R. (1995). Posisi tasawuf dalam sistem kekuasaan di kesultanan Buton pada abad ke-19. INIS.
- Zuhdi, S., G.A. Ohorella, & M. Said D. (1996). Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara. Proyek lnventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1–175.
License
Copyright (c) 2024 LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This is an open-access journal distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, reproduction, and adaptation in any medium (even commercially), provided appropriate credit is given to the original author(s), a link to the license is provided, and any changes made are indicated. Authors retain copyright without restrictions and grant the journal the right of first publication as well as non-exclusive publishing rights for archiving, indexing, and scholarly dissemination.
Downloads
OJS UsageStats PluginSimilar Articles
- Upacara Adat Posuo (Pingitan) serta Pelaksaannya pada Masyarakat Buton Rajlun Fahrian, La Yunus, Fadli, Irfan, Rosita, Suharni · LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren · Vol. 2 No. 1 (2024): Mei
- Pengembangan Alternatif Kebijakan dalam Pembiayaan Pembangunan Desa Waode Sarsina, Silas Adian Sampe, Laode Eriman, Nurdan, Lis Ayucandra, Gilang Syaputra · LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren · Vol. 2 No. 1 (2024): Mei
- Situs Peninggalan Kerajaan Buton Sebagai Parawisata Kota Baubau Ferdiansyah, Rismal Saktiawan · LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren · Vol. 2 No. 1 (2024): Mei
You may also start an advanced similarity search for this article.